PESISIR BARAT –https://www.mencarikeadilan.com Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Solidaritas Analisis Kebijakan (DPP GASAK) menyoroti pengelolaan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, yang berdasarkan kajian internal organisasi tersebut mencapai Rp202,928 miliar selama periode 2025–2026. Jum'at, 23/10/2026
GASAK mendesak dilakukannya audit investigatif terhadap sejumlah kegiatan dan paket pekerjaan yang menjadi perhatian mereka. Organisasi tersebut juga berencana menggelar aksi demonstrasi di Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat guna mendorong penelusuran penggunaan anggaran tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun dalam kajian internal GASAK, anggaran yang disoroti terdiri atas Rp169,998 miliar untuk 369 paket pekerjaan pada 2025 dan Rp32,93 miliar untuk 135 paket pada 2026. Namun, angka-angka tersebut masih perlu diverifikasi dan dicocokkan dengan dokumen anggaran serta data pengadaan resmi pemerintah.
Aulia, yang menyampaikan sikap GASAK, menegaskan bahwa penggunaan anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Uang rakyat bernilai ratusan miliar rupiah ini harus dipertanggungjawabkan hingga rupiah terakhir. Kami mendorong pemeriksaan intensif atas kewajaran harga, pola pemaketan, kualifikasi penyedia, hingga kualitas fisik di lapangan,” tegas Aulia.
Soroti Kegiatan Swakelola dan Jasa Konsultansi
GASAK turut menyoroti sejumlah kegiatan swakelola pada 2025, di antaranya lanjutan pembangunan Gedung Kantor Bupati senilai Rp29,448 miliar serta kegiatan pembangunan Kantor Bupati dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan skema multiyears senilai Rp25,056 miliar.
Organisasi tersebut meminta agar pelaksanaan kegiatan diperiksa, khususnya terkait kesesuaian tipe swakelola, kapasitas pelaksana, serta transparansi dalam pengadaan material.
Selain itu, GASAK menyoroti belanja jasa konsultansi yang menurut kajian internalnya mencapai Rp3,868 miliar selama 2025–2026.
GASAK meminta penelusuran terhadap penyedia jasa yang disebut terlibat dalam sejumlah paket pekerjaan. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta mengidentifikasi kemungkinan konflik kepentingan atau persaingan usaha yang tidak sehat.
Meski demikian, dugaan tersebut masih berupa persoalan yang disoroti organisasi dan belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran yang terbukti.
Empat Proyek Diusulkan untuk Diaudit
Pada tahun anggaran 2026, GASAK meminta audit fisik dan pengujian laboratorium terhadap empat proyek infrastruktur di Kabupaten Pesisir Barat.
Keempat proyek tersebut meliputi:
1. Pembangunan Jembatan Gantung Way Pemerihan senilai Rp3,597 miliar.
2. Rehabilitasi Jalan Kampung Jawa–Sukanegara senilai Rp2,130 miliar.
3. Pembangunan Kantor Kelurahan Pasar Krui senilai Rp1,929 miliar.
4. Pembangunan dinding penahan tanah Sungai Way Laay senilai Rp1,799 miliar.
Menurut GASAK, pemeriksaan fisik diperlukan untuk mengetahui kesesuaian antara spesifikasi teknis, volume pekerjaan, mutu material, nilai kontrak, dan kondisi hasil pembangunan di lapangan.
Namun, hingga berita ini disusun, belum terdapat hasil pemeriksaan independen yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyimpangan pada proyek-proyek tersebut.
Belanja Operasional dan Perjalanan Dinas Ikut Disorot
Selain pekerjaan infrastruktur, GASAK juga menyoroti belanja operasional kantor PUPR Pesisir Barat pada 2025 yang menurut kajian internalnya mencapai Rp468,71 juta, termasuk belanja alat tulis kantor sebesar Rp123,48 juta.
Organisasi tersebut turut mempertanyakan anggaran perjalanan dinas yang disebut mencapai Rp1,089 miliar pada 2025 dan Rp325 juta pada 2026.
Aulia meminta agar komponen pengeluaran tersebut diperiksa melalui verifikasi harga satuan, volume pembelian, surat pertanggungjawaban (SPJ), tiket perjalanan, bukti penginapan, serta dokumen pendukung lainnya.
Pemeriksaan itu diharapkan dapat memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan kebutuhan, bukti administrasi, dan ketentuan yang berlaku.
GASAK menyebut kemungkinan pemborosan, perjalanan dinas fiktif, maupun klaim ganda sebagai hal yang perlu ditelusuri. Akan tetapi, dugaan tersebut belum merupakan temuan pelanggaran yang terkonfirmasi dan masih memerlukan pembuktian oleh pihak berwenang.
GASAK Siapkan Aksi ke Kejagung dan KPK
Sebagai tindak lanjut atas kajian internalnya, DPP GASAK menyatakan berencana menggelar demonstrasi di Kejaksaan Agung dan KPK dalam waktu dekat.
Aksi tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendesak aparat penegak hukum menelaah dokumen anggaran, proses pengadaan, kontrak pekerjaan, dan kondisi fisik proyek yang menjadi sorotan.
GASAK menegaskan bahwa data yang disampaikan merupakan hasil kajian awal internal organisasi, bukan kesimpulan hukum mengenai adanya tindak pidana korupsi maupun kerugian keuangan negara.
Organisasi tersebut juga membuka ruang bagi Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Barat untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai rincian anggaran serta pelaksanaan kegiatan yang dipersoalkan.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh tanggapan resmi dari Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Barat. Oleh karena itu, seluruh dugaan yang disampaikan GASAK perlu diverifikasi lebih lanjut melalui dokumen resmi dan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.
Redaksi www.MencariKeadilan.Com