PESISIR BARAT –https://www.mencarikeadilan.com Lima fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan sejumlah catatan strategis, kritik, dan rekomendasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2027. Masukan tersebut diharapkan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan anggaran agar lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Jum'at, 13/11/2026
Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, Kamis (12/11/2026), di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan bersama Wakil Bupati Irawan Topani, S.H., M.M. Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Muhammad Amin Basri, S.M., M.M., dan dihadiri 18 dari 25 anggota DPRD.
Turut hadir Staf Ahli Bupati, para Asisten, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat se-Kabupaten Pesisir Barat.
Dalam penyampaian pandangan umum, masing-masing fraksi memberikan perhatian terhadap sejumlah persoalan mendasar dalam penyusunan RAPBD 2027. Mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja pemerintah, pemerataan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, hingga optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Berdasarkan Nota Keuangan RAPBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp699,85 miliar, sedangkan belanja daerah mencapai Rp700,85 miliar. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp1 miliar yang direncanakan ditutupi melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Fraksi Amanat Indonesia Raya menyoroti masih tingginya ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat. Fraksi ini mendorong pemerintah daerah lebih serius menggali potensi PAD melalui pengembangan sektor pariwisata, UMKM, perdagangan, dan sektor produktif lainnya tanpa membebani masyarakat kecil.
Fraksi tersebut juga meminta evaluasi terhadap komposisi belanja daerah, khususnya belanja operasi dan belanja modal, agar anggaran lebih banyak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Selain itu, pengelolaan BUMD Pesisir Barat dinilai perlu dioptimalkan kembali secara profesional, transparan, dan berorientasi pada sektor unggulan daerah, terutama pariwisata dan perikanan.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar menekankan pentingnya penyusunan target pendapatan daerah yang realistis, rasional, dan terukur. Setiap sumber pendapatan harus didasarkan pada perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Golkar juga menyoroti terbatasnya alokasi belanja modal yang direncanakan sebesar Rp27,74 miliar. Pemerintah daerah diminta memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.
Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Barat serta pengawasan terhadap kualitas pekerjaan proyek juga menjadi perhatian penting Fraksi Golkar.
Berikutnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan catatan terhadap struktur pendapatan dan belanja daerah, terutama dominasi pendapatan transfer serta besarnya porsi belanja operasi dibandingkan belanja modal.
PKB mendorong rasionalisasi belanja operasi, khususnya anggaran perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta belanja barang dan jasa birokrasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk membuka ruang fiskal yang lebih besar bagi pembangunan infrastruktur publik.
Fraksi PKB juga menekankan optimalisasi PAD berbasis potensi lokal, peningkatan pemberdayaan UMKM, petani dan nelayan, kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta evaluasi dan pengaktifan kembali pengelolaan BUMD Pesisir Barat.
Adapun Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan bahwa penyusunan APBD harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah secara proporsional dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan publik.
Fraksi PPP turut menyoroti komposisi belanja daerah yang dinilai belum ideal. Alokasi belanja operasi mencapai sekitar 83,9 persen dari total belanja daerah, sedangkan belanja modal hanya sekitar 3,9 persen.
PPP mendorong efisiensi belanja operasi, terutama perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, serta peningkatan alokasi belanja modal agar pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan lebih optimal.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menyampaikan sejumlah catatan penting, antara lain penerapan prinsip keseimbangan anggaran, penyelesaian pekerjaan pembangunan yang tertunda atau tidak sesuai perencanaan, serta evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan BUMD.
PDI Perjuangan juga meminta pemerintah daerah melakukan koordinasi dan pembahasan bersama DPRD terkait hasil evaluasi maupun perubahan keuangan daerah dengan pemerintah provinsi. Hal tersebut diperlukan untuk mewujudkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan yang transparan.
Secara keseluruhan, pandangan lima fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Barat memperlihatkan adanya perhatian serius terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah daerah pada 2027.
Efisiensi anggaran, peningkatan PAD, pemerataan pembangunan, optimalisasi BUMD, serta peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan selanjutnya.
APBD tidak semestinya hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan operasional birokrasi. Lebih dari itu, anggaran daerah harus mampu menjadi instrumen pembangunan yang memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Seluruh catatan, kritik, dan rekomendasi dari kelima fraksi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam tahapan pembahasan RAPBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2027 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Melalui proses pembahasan tersebut, diharapkan RAPBD 2027 dapat disempurnakan menjadi kebijakan anggaran yang lebih terarah, realistis, transparan, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Dengan demikian, setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat.
(Amsiruddin)
