Www, Mencari Keadilan, Com, - Jakarta , 8 /12/ 2025 , Rombongan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ( APDESI ) Se Provensi Lampung yang berangkat pada , 7 Desember 2025 kini telah tiba di Jakarta dan sedang mengikuti Aksi Damai Nasional Menolak PMK di kawasan Istana Negara dan Monumen Nasional ( Monas ). Para peratin tampak mengenakan seragam dinas lapangan (PDL/PDH) berwarna cokelat , berkumpul bersama ribuan perangkat desa dari berbagai provinsi lainnya.
Dalam pantauan di lapangan , ratusan peserta aksi dari Provensi Lampung terlihat membawa spanduk biru bertuliskan identitas DPD APDESI Lampung . Mereka membaur dengan gelombang massa nasional sambil mengangkat tangan dan menunjukkan sikap tegas menolak sejumlah regulasi yang dinilai merugikan desa . Suasana terlihat tertib namun penuh semangat , dengan para peratin berdiri rapat di barisan depan , menunjukkan kekompakan dan solidaritas.
Ketua DPD APDESI ProvensiLampung , Senada , menyampaikan bahwa kehadiran seluruh peratin di aksi ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperjuangkan hak - hak desa.
“Hari ini peratin se Provensi Lampung berdiri bersama ribuan perangkat desa se-Indonesia. Kami ingin menyampaikan secara langsung kepada Presiden bahwa kebijakan yang menghambat desa harus ditinjau ulang ,” ujarnya di sela aksi.
Aksi Damai Nasional ini diikuti oleh sekitar 50.000 peserta dari 37 provinsi . Peserta secara serentak menyuarakan tiga tuntutan utama, yaitu :
1. Mencabut PMK Nomor 81 Tahun 2025 yang menyebabkan tidak dicairkannya Dana Desa Tahap II (Non Earmark).2 . Mencabut PMK Nomor 49 Tahun 2025 terkait skema pinjaman Koperasi Desa Merah Putih yang menjadikan Dana Desa sebagai jaminan . 3 . Menghentikan penerbitan regulasi yang mengurangi kewenangan desa dalam tata kelola keuangan berbasis Musyawarah Desa.
Rombongan provensi Lampung ikut bergerak sejak pagi dan berada di barisan aksi bersama peserta dari kabupaten dan provinsi lain . Para peratin tampak solid , kompak , dan menunjukkan disiplin selama aksi berlangsung.
Kehadiran APDESI se Prov Lampung menjadi bukti bahwa suara desa dari ujung daerah sekalipun , termasuk dari Kabupaten Pesisir Barat Barat yang tergolong Kabupaten Termuda... , memiliki peran penting dalam memperjuangkan keadilan anggaran serta menjaga kewenangan hak - hak desa . ( Amsiruddin ) .
