SERUYAN https://www.mencarikeadilan.com// Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 DPRD Kabupaten Seruyan yang mengagendakan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025 berlangsung dengan pengawalan ketat dan penuh nuansa sinergi antarlembaga, Senin (30/3/2026).
Kehadiran Wakapolres Seruyan, Kompol Hendry, dalam forum resmi tersebut menegaskan komitmen kepolisian dalam mendukung stabilitas pemerintahan daerah. Rapat digelar di Gedung DPRD Seruyan sejak pukul 09.30 WIB dan dipimpin Wakil Ketua I DPRD Seruyan, Harsandi, didampingi Wakil Ketua II Muhtadin.
Selain unsur legislatif, rapat turut dihadiri Wakil Bupati Seruyan H. Supian, Penjabat Sekretaris Daerah dr. Bahrun Abbas, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala SOPD, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran selama tahun 2025, sekaligus cerminan transparansi dan akuntabilitas publik.
“LKPJ ini bukan sekadar laporan administratif, tetapi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan terbuka dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakapolres Seruyan Kompol Hendry menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam menjaga kondusivitas wilayah. Ia menyebut, stabilitas keamanan merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan pembangunan.
“Kehadiran kami adalah bentuk dukungan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Sinergi ini penting untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif,” katanya.
Menurut dia, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan, sekaligus mendukung kelancaran agenda-agenda strategis pemerintah daerah.
Rapat paripurna berlangsung tertib dan lancar hingga selesai. Forum ini menjadi ruang evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus memperkuat koordinasi antara eksekutif, legislatif, dan unsur Forkopimda dalam menjaga arah pembangunan Kabupaten Seruyan tetap berada pada jalur yang terukur dan akuntabel.
*As_Mencarikeadilan.com.
