SERUYAN — https://www.mencarikeadilan.com// Wacana penerapan work from home (WFH) yang mencuat di tengah meningkatnya tensi geopolitik global belum berdampak ke daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan menegaskan, hingga kini belum ada instruksi maupun komunikasi resmi dari pemerintah daerah terkait kebijakan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua I DPRD Seruyan, Harsandi, usai menghadiri rapat paripurna di aula Gedung DPRD Seruyan, Senin (30/3/2026). Ia menekankan, DPRD tidak akan berspekulasi tanpa dasar kebijakan yang jelas.
“Kami belum menerima informasi apa pun terkait WFH. Tanpa dasar resmi, kami tidak akan berandai-andai,” tegas Harsandi.
Ia menegaskan, setiap kebijakan strategis, terlebih yang berdampak langsung terhadap sistem kerja aparatur sipil negara (ASN), harus disampaikan secara terstruktur dan melalui koordinasi lintas lembaga. Menurut dia, langkah sepihak tanpa kesiapan justru berpotensi menimbulkan gangguan, khususnya pada sektor pelayanan publik.
Harsandi memastikan, DPRD siap bergerak cepat jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan akan segera dilakukan untuk merumuskan langkah mitigasi yang konkret dan terukur.
“Kalau memang ada kebijakan itu, kami pastikan akan dibahas bersama. Fokusnya jelas, memastikan pelayanan tetap berjalan dan tidak ada kekosongan fungsi,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa saat ini Pemkab Seruyan tengah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sebagai tulang punggung penguatan ekonomi daerah. Karena itu, stabilitas kinerja ASN menjadi faktor krusial yang tidak boleh terganggu oleh perubahan pola kerja.
“Jangan sampai kebijakan justru melemahkan ritme kerja. Saat ini daerah sedang fokus membangun dan menggerakkan ekonomi masyarakat,” katanya.
Harsandi menegaskan, dalam situasi apa pun, pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Ia menilai, kebijakan yang tidak disiapkan secara matang berisiko menurunkan kualitas layanan dan kepercayaan publik.
Sejauh ini, pemerintah pusat juga belum mengeluarkan keputusan resmi terkait penerapan WFH secara luas. Meski demikian, wacana tersebut terus bergulir seiring meningkatnya dinamika global yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi dan sistem kerja di dalam negeri.
*As_Mencarikeadilan.com.
