Menurut Prof Sutan, langkah Kementerian Keuangan mendorong akses kredit lunak bagi pelaku ekonomi kecil dan menengah merupakan keputusan tepat yang harus segera diterapkan secara nyata. Ia menilai jutaan pelaku UMKM selama ini terabaikan karena sistem perbankan yang lebih memprioritaskan pengusaha besar.
“Bank punya uang, tetapi tidak berani membuka jalur proyek. Ada proyek, tetapi tidak ada uangnya. Masyarakat kecil justru dipersulit, sementara konglomerat mendapat pinjaman miliaran yang sering macet,” tegasnya.
Ia meminta Menteri Purbaya memanggil seluruh pimpinan bank untuk memastikan kredit bagi masyarakat kecil tidak lagi dipersulit. Prof Sutan mengingatkan bahwa Indonesia hanya bisa menjadi negara besar jika fondasi ekonominya sehat dan merata, mulai dari sektor mikro hingga makro.
Lebih jauh, ia menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk temuan sidak Menteri Purbaya di Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya yang dinilai menunjukkan banyak kejanggalan.
“Benang kusut ini didukung oknum yang bermain dua kaki. Barang impor membanjir dengan nilai tak wajar, industri nasional hancur, pabrik tutup, dan PHK terjadi di mana-mana,” ungkap Prof Sutan.
Ia menilai kondisi ekonomi yang berantakan saat ini menuntut keberanian pemerintah menindak tegas oknum pejabat nakal, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya, membersihkan sistem dari pejabat yang bermain di dua sisi adalah langkah mutlak untuk memulihkan kepercayaan publik dan menggerakkan ekonomi rakyat.
“Potong benang kusutnya. Tangkap oknumnya. Ciptakan sistem baru yang sehat agar masyarakat kecil bisa hidup,” ujar Prof Sutan.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan persaingan perang dagang yang kian ketat, ia menegaskan bahwa hanya pemerintah dengan sistem pengawasan kuat dan dukungan masyarakat yang mampu menjaga Indonesia tetap berdiri kokoh.
“Ada jutaan rakyat yang lapar karena sistem yang tidak sehat. Pemerintah harus segera bertindak,” tutupnya.(*bw/IP)
Narasumber:
Prof DR KH Sutan Nasomal SE, SH, MH
