Kerinci ,Jambi -mencarikeadilan,com.Merga proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kerinci Merangin Hydro (KMH) senilai Rp13 triliun kini tengah menjadi sorotan tajam. Di balik klaim kesuksesan menghasilkan daya 350 MW - 480 MW, terselip ironi memilukan air Danau Kerinci dilaporkan menyusut drastis, sementara kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi masih menjadi misteri besar yang tertutup rapat.
Seiring beroperasinya pintu air untuk menggerakkan turbin raksasa PLTA KMH, warga di sekitar Danau Kerinci mulai menjerit. Fenomena surutnya debit air danau di beberapa titik kini menjadi buah bibir. Nelayan dan pelaku wisata lokal mulai merasakan dampak langsung dari perubahan ekosistem ini.
"Permukaan air tampak jauh lebih surut dari kondisi normal. Kami menduga ini akibat pengaturan aliran air demi operasional PLTA. Kalau danau kering, kami mau makan apa?" ungkap salah satu warga dengan nada getir.
Kondisi ini memicu pertanyaan krusial Jika lingkungan dikorbankan, apa yang didapat oleh rakyat Jambi? Hingga saat ini, transparansi mengenai Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Alat Berat (PAB) dari proyek raksasa ini nyaris tak terdengar. Publik mencurigai Jambi hanya dijadikan "sapi perah" energi, sementara keuntungan finansialnya mengalir deras ke kantong-kantong di luar daerah.
Sorotan paling tajam kini tertuju pada Gedung DPRD Provinsi Jambi, khususnya Komisi II yang membidangi Ekonomi dan Keuangan. Sebagai lembaga pengawas, DPRD dinilai "letoy" dan kurang taring dalam memastikan hak fiskal daerah terpenuhi. DPRD Jambi Macan Parlemen atau Sekadar Tukang Stempel?
Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz, dan Ketua Komisi II, Erpan, ditantang untuk segera turun ke lapangan. Publik menuntut evaluasi terbuka berapa realisasi Pajak Air Permukaan (10% dari NPA) yang telah disetorkan ke kas daerah?
Bagaimana status Pajak Alat Berat (PAB) dari operasional proyek senilai belasan triliun tersebut?
Apa solusi konkret bagi masyarakat yang terdampak kekeringan Danau Kerinci?
Ini ujian bagi wakil rakyat Dapil Kerinci tekanan lebih besar berada di pundak Darmaiyansyah dan Amrizal, dua legislator Komisi II yang merupakan putra daerah Dapil Kerinci-Sungai Penuh. Sebagai representasi konstituen yang terdampak langsung, bungkamnya mereka akan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat Kerinci.
"Tanpa tekanan politik yang tegas, pemerintah daerah akan kehilangan daya tawar. Jangan sampai rakyat hanya menonton truk-truk besar lewat dan kabel listrik melintang, tapi kas daerah kosong dan danau mengering," tegas seorang aktivis lingkungan Jambi.
Jika DPRD Provinsi Jambi tetap memilih diam atau hanya sibuk dengan agenda seremonial, maka wajar jika publik menduga ada "main mata" atau lemahnya pengawasan terhadap proyek strategis nasional ini , warga menanti Nyali Komisi II.
PLTA Kerinci Merangin Hydro berisiko menjadi simbol eksploitasi modern megah secara teknis, namun miskin manfaat bagi kesejahteraan lokal. Masyarakat kini menanti, apakah M. Hafiz dan jajaran Komisi II berani memanggil pihak pengelola dan membuka data kontribusi daerah secara transparan, atau justru membiarkan kegundahan warga Kerinci menguap bersama menyusutnya air danau mereka.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mendapatkan konfirmasi resmi dari jajaran Komisi II DPRD Provinsi Jambi terkait langkah konkret yang akan diambil.(Jo Korean)
