PALANGKA RAYA ll https://www.mencarikeadilan.com.ll- — Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) menyiapkan langkah strategis dengan merencanakan pembukaan kampus kedokteran di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat. Rencana yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2026 itu diproyeksikan menjadi solusi atas keterbatasan akses pendidikan dokter sekaligus menjawab kebutuhan layanan kesehatan di wilayah barat Kalimantan Tengah.
Rektor UMPR, Assoc. Prof. Dr. Muhamad Yusuf, menyatakan pengembangan kampus baru tersebut bukan sekadar ekspansi institusi, melainkan bagian dari upaya pemerataan pendidikan tinggi di bidang kesehatan.
“Wilayah barat Kalteng masih menghadapi tantangan distribusi tenaga medis. Kami ingin menghadirkan akses pendidikan kedokteran yang lebih dekat dengan masyarakat,” ujar Yusuf usai rapat di Kampus II UMPR, Palangka Raya, Sabtu (14/2/2026).
Wilayah barat Kalimantan Tengah, meliputi Kotawaringin Barat, Sukamara, dan Lamandau, selama ini bergantung pada tenaga medis yang sebagian besar didatangkan dari luar daerah. Banyak lulusan SMA yang bercita-cita menjadi dokter terpaksa merantau ke Pulau Jawa atau kota besar lainnya karena belum tersedianya pendidikan kedokteran di kawasan tersebut.
UMPR merancang sejumlah program studi yang dinilai relevan dengan kebutuhan daerah, di antaranya S1 Kedokteran Umum, Kedokteran Gigi, Teknik Elektro Medik, dan Terapi Wicara. Program tersebut disusun untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan primer hingga spesialis penunjang medis yang masih terbatas.
Rencana ini juga dinilai selaras dengan agenda pembangunan nasional yang menempatkan Kalimantan sebagai kawasan strategis masa depan, sebagaimana disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan. Di tingkat daerah, gagasan tersebut bersinergi dengan program “Satu Rumah Satu Sarjana” yang digagas Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran.
Namun demikian, pembukaan fakultas kedokteran tidak terlepas dari sejumlah persyaratan ketat, termasuk kesiapan infrastruktur laboratorium, rumah sakit pendidikan, serta pemenuhan standar akreditasi dari kementerian terkait. UMPR menyatakan tengah mempersiapkan seluruh aspek administratif dan teknis untuk memenuhi regulasi tersebut.
Pada pekan ketiga Februari 2026, tim UMPR dijadwalkan bertemu dengan Bupati Kotawaringin Barat guna membahas dukungan lahan, kemitraan rumah sakit, dan sinergi pemerintah daerah.
Jika terealisasi, kampus kedokteran ini berpotensi mengubah lanskap pendidikan dan layanan kesehatan di barat Kalimantan Tengah. Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan tenaga medis, kehadiran pusat pendidikan dokter di Pangkalan Bun diharapkan menjadi langkah konkret memperkuat ketahanan kesehatan daerah sekaligus membuka akses lebih luas bagi generasi muda setempat.
*As/iluv_Mencarikeadilan.com
