Seruyan – https://www.mencarikeadilan.com//Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara atau suspend operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Seruyan Hilir Kuala Pembuang I, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, mulai 1 Agustus 2026. Keputusan tersebut diambil setelah jumlah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengalami keluhan kesehatan terus bertambah hingga mencapai 156 orang.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan, Ruspandiannoor, membenarkan penghentian sementara operasional dapur MBG tersebut.
"Benar, dilakukan suspend terhitung mulai 1 Agustus 2026," kata Ruspandiannoor saat dikonfirmasi, Sabtu (1/8/2026).
Menurut dia, keputusan Badan Gizi Nasional itu menjadi langkah antisipatif sambil menunggu hasil investigasi terkait penyebab keluhan kesehatan yang dialami para penerima manfaat.
Berdasarkan data terbaru Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan, jumlah warga terdampak kini mencapai 156 orang, terdiri dari 90 pelajar SMP dan 66 pelajar SMA.
Dari jumlah tersebut, 16 orang sempat menjalani perawatan medis, yakni 11 pelajar SMP, tiga pelajar SMA, satu guru SMP, dan satu warga masyarakat.
Sementara itu, penanganan secara rawat jalan juga terus dilakukan. Sebanyak 43 orang mendapatkan pelayanan di posko kesehatan, lima orang berobat ke praktik dokter, dan tiga orang menjalani pemeriksaan di puskesmas.
Hingga kini, penyebab pasti keluhan kesehatan yang dialami para penerima manfaat Program MBG masih dalam proses penyelidikan oleh instansi terkait. Pemeriksaan terhadap sampel makanan serta uji laboratorium masih berlangsung guna memastikan sumber penyebab kejadian.
Pemerintah Kabupaten Seruyan bersama Badan Gizi Nasional dan instansi kesehatan terus memantau perkembangan kondisi para penerima manfaat.
Langkah penghentian sementara operasional SPPG juga dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian untuk menjamin keamanan pangan sekaligus memberikan ruang bagi proses evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah tersebut.
Sejauh ini, mayoritas penerima manfaat yang mengalami keluhan kesehatan telah mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur. Pemerintah meminta masyarakat tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi yang saat ini masih dilakukan oleh pihak berwenang.
*As_Mencarikeadilan.com.
