Menjelang momentum perpanjangan kontrak HGU ( Hak Guna Usaha ) PTP N IV , Gelombang Aspirasi dan tuntutan warga semakin mengguat,inti dari suara Rakyat ini sangat jelas dan mendasar : Menuntut Pembebasan Wilayah Desa, Fasilitas umum yg masuk dalam Patok HGU Perusahaan.
Ruang Hidup Terbelenggu status HGU
===============================
Selama Puluhan Tahun ,Masyarakat di beberapa Desa di kecamatan Kayu Aro Barat dan Kayu Aro harus hidup di bawah bayang bayang status tanah HGU ,ironisnya wilayah yg telah lama menjadi pemukiman penduduk,tempat berdirinya fasilitas pendidikan,rumah ibadah,hingga lahan penghidupan Rakyat secara administratif korporat masih tercatat sebagai bagian dari hak guna usaha perkebunan.
Kondisi ini menciptakan dilema dan kerentanan sosial tinggi bagi warga lokal,pembagunan infrastruktur Desa sering kali terkendala aturan birokrasi korporasi,status kepemilikan tanah warga menjadi tidak jelas (Tidak memiliki sertifikat hak milik yang utuh),dan ruang gerak masyarakat untuk mengembangkan masa depan wilayah seolah olah terkurung di dalam pagar HGU.
Warga meras bahwa sudah selayaknya tanah leluhur dan tempat tinggal yg sah mereka dikeluarkan ( dikecualikan ) dari perpanjangan Izin HGU PTPN IV. Ruang hidup masyarakat tidak boleh lagi dikalahkan oleh legitimasi dokumen administratif yang mengabaikan realitas sosial di lapangan.
Urgensi Evaluasi dan keadilan bagi Rakyat
===================================
kehadiran korporasi perkebuna yg besar seyogyanya membawa kesejahteraan dan bersinergi secara Harmonis dengan masyarakat setempat,Namun mengutip dari berbagai catatan dan diskursus publik yg berkembang di kecamatan Kayu Aro Barat dan Kayu Aro umumnya kerinci kontribusi nyata untuk daerah dan kesejahteraan masyarakat masih menjadi sorotan tajam.
Ketika kontrak HGU PTPN IV mendekati masa perpanjangan ,momentum ini harus di manfaatkan oleh Pemerintah Pusat dan daerah sebagai instrumen Korektif dalam menentukan kebijakan retribusi dan batas wilayah HGU agar permasalahan Potensi konflik Agraria dapat di akhiri di kecamatan Kayu Aro Barat dan Kayu aro yg bersinggungan dengan wilayah HGU PTPN N IV.
Tuntutan masyarakat Kayu Aro Barat dan Kayu Aro bukanlah bentuk perlawanan tanpa dasar,melainkan bentuk seruan moral dan konstitusional agar hak hak dasar Rakyat atas tanah kelahiran di akui secara penuh oleh Negara melalui instansi berwenang,Kementrian ATR/BPN ,serta Pemerintah Kabupaten Kerinci melalu Bapak Bupati Kerinci Bapak Monadi ,Anggota DPRD Kerinci sebagai wakil Rakyat dapat mendengarkan suara akar rumput masyarakat Kayu Aro Barat dan Kayu Aro ini dan harus melakukan langkah langkah tegas untuk membela kepentingan Rakyatnya :
1. mengeluarkan (Melepaskan ) wilayah Desa
Meminggirkan atau mengecualikan seluruh
Areal Pemukiman penduduk di wilayah kayu
Aro Barat,Kayu Aro dari peta HGU yg Baru
2. Memberikan kepastian hukum :
Menerbitkan status hak milik bagi
Masyarakat yg selama ini tertahan ruang g
Geraknya tertahan akibat status HGU
3. Mewujudkan Keadilan sosial :
Memastikan kehadiran investasi perkebunan benar - benar mengedepankan hak hak Azasi dan ruang hidup masyarakat lokal .
Tanah Kayu Aro adalah Rumah, sudah saatnya warga Kayu Aro Barat,Kayu Aro berdiri sebagai tuan Rumah yg berdaulat di atas tanahnya sendiri merdeka dari lingkungan batas HGU yang telah membatasi ruang hidup mereka secara turun temurun.
Bagaimana pendapatan anda terhadap langkah langkah strategis yg perlu di ambil oleh Pemerintah daerah dan wakil Rakyat kita ini dalam mengawal aspirasi masyarakat Kayu Aro Barat dan Kayu Aro ini?
Berikan pendapatmu(***)
