Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Sebab, selain bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, proyek pemerintah juga diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya melalui keterlibatan tenaga kerja lokal.
Informasi mengenai minimnya keterlibatan tukang lokal tersebut perlu mendapat perhatian dari pihak terkait. Terlebih, pekerjaan revitalisasi sekolah tentunya memiliki nilai anggaran yang cukup besar lebih kurang Rp. 1,2 M sehingga pelaksanaannya harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, kualitas pekerjaan, serta ketentuan teknis yang telah ditetapkan.
Masyarakat berharap pengawasan terhadap proyek tersebut tidak hanya dilakukan sebatas administrasi, tetapi juga menyentuh pelaksanaan fisik di lapangan.
Mulai dari kualitas material, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, metode pelaksanaan, hingga kesesuaian hasil pekerjaan dengan perencanaan dan kontrak perlu diperiksa secara menyeluruh.
Jangan sampai persoalan tenaga kerja lokal justru menjadi indikasi adanya persoalan lain yang luput dari pengawasan.
Jika memang terdapat alasan teknis atau ketentuan tertentu yang menyebabkan pelaksana tidak menggunakan tukang dari daerah setempat, pihak pelaksana maupun instansi terkait perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Sebaliknya, apabila tidak ada ketentuan yang mengharuskan penggunaan tenaga kerja dari luar daerah, pemerintah daerah dan pengawas proyek patut mempertanyakan dasar kebijakan tersebut.
Masyarakat juga berhak mengetahui siapa pelaksana pekerjaan, berapa nilai kontraknya, sumber anggarannya, jangka waktu pelaksanaan, serta siapa pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan.
Pengawasan ketat diperlukan bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi memastikan anggaran negara benar-benar menghasilkan bangunan sekolah yang berkualitas dan memberikan manfaat maksimal bagi dunia pendidikan serta masyarakat sekitar.
Pihak terkait diharapkan tidak menunggu munculnya persoalan setelah proyek selesai. Pengawasan harus dilakukan sejak pekerjaan berlangsung agar setiap potensi penyimpangan dapat segera diklarifikasi dan diperbaiki.
Kepala Sekolah Saat mau di konfirmasi, di kantor belum bersedia karena akan mengikuti acara pertemuan dengan pihak pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kerinci, seraya mengarahkan menemui anak buah nya.
Diketahui Kepala Sekolah ini sudah menjabat paling lama menjadi kepala sekolah di SMP ini lebih kurang 6 tahun belum tergantikan.
Pewarta : Jo
