Dalam pernyataannya, Andre menegaskan bahwa sepanjang 2025 Kejaksaan Negeri Seruyan telah menangani berbagai dugaan penyimpangan penggunaan anggaran daerah dengan nilai potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah.
“Kami memastikan setiap penggunaan keuangan negara harus dipertanggungjawabkan. Proses hukum sedang berjalan dan tidak tertutup kemungkinan adanya tersangka lain,” tegas Andre saat membacakan dokumen resmi tersebut.
Penyidikan 2025: Dua Kasus Diungkap
Andre menguraikan dua kasus yang kini masuk tahap penyidikan, masing-masing terkait pengelolaan keuangan publik dan penyaluran kredit:
1. Dugaan Penyimpangan Pemberian Pinjaman/Kredit
Kasus pertama menyangkut dugaan penyimpangan pemberian kredit oleh salah satu bank pemerintah di Kabupaten Seruyan tahun 2023–2024. Telah dilakukan pemeriksaan saksi ahli, penetapan tersangka per 16 Juni 2025, hingga masuk tahapan penuntutan pada 11 Oktober 2025 dan saat ini mulai disidangkan.
Kerugian negara diperkirakan Rp5,5 miliar.
2. Dugaan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa,
Kasus kedua berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa, kini masih tahap penyelidikan dengan estimasi kerugian Rp650 juta.
Penuntutan 2025: Tiga Berkas Dilimpahkan
Tiga perkara lainnya sudah memasuki penuntutan:
1. Penyimpangan wewenang dalam pengelolaan dana Bawaslu Seruyan tahun 2023–2024 (inkrah).
2. Pengadaan kawat, faksimili, layanan internet dan TV berlangganan SKPD tahun anggaran 2024 pada Dinas Kominfo. Berkas sudah masuk tahap 2 pada 5 Desember 2025, dan telah dilimpahkan ke Tipikor Palangka Raya; sidang perdana dijadwalkan 17 Desember 2025.
3. Dugaan penyimpangan pemberian pinjaman/kredit tahun anggaran 2023–2024 (tahap 2 pada 5 Desember 2025).
Eksekusi: Uang Negara Kembali
Andre juga membacakan rincian eksekusi perkara yang telah menghasilkan pengembalian uang negara dan Yang sedang dilacak serta akan di lakukan sita eksekusi
• Kasus Bawaslu: Terpidana K.H, I.S, dan H.I dengan total pengembalian Rp2.039.240.000.
• Kasus Sentra IKM: Terpidana P.R dan E dengan total pengembalian Rp1.663.745.663.
Analisis Investigatif
Pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, hingga penetapan tersangka memperlihatkan intensitas penindakan yang dilakukan Kejaksaan. Meski sejumlah perkara telah eksekusi, Andre tetap menegaskan bahwa pelusuran aliran dana serta keterlibatan pihak lain masih terbuka dan terus dikembangkan.
Dokumen yang dibacakan menunjukkan potensi kerugian negara lebih dari Rp7 miliar, gabungan dari nilai penyidikan dan pengembalian eksekusi. Namun, Kejari mengingatkan bahwa seluruh perkara tetap berada dalam ruang hukum yang menjunjung asas praduga tak bersalah.
Andre: Tidak Ada Ruang Kompromi
“Kami bekerja berdasarkan fakta dan alat bukti. Tidak ada ruang kompromi bagi pelaku tindak pidana korupsi. Kami mengajak masyarakat ikut mengawasi,” tutup Andre dalam pembacaan pernyataan resmi tersebut.
As_mencarikeadilan.com
